“Putusan ini menurut saya cacat hukum, karena aturan ini dibuat oleh Legislatif bukan MK, tapi kali ini MK lah yang membuat aturan tersebut,” ujar Taufik.
Rayanda Al Fathira, Presma UNIMED 2021, yang bertindak sebagai pembicara kedua dalam diskusi tersebut, mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul akibat putusan MK merupakan konflik kepentingan.
“Kami setuju dengan teman-teman mahasiswa. Kami menyayangkan putusan ini atau proses pengambilan keputusannya.”
Ia sendiri tidak setuju dengan keputusan ini. Kita berharap permasalahan ini harus ditelisik kembali, Ketua MK harus diselidiki secara etik terkait putusan ini,” kata Rayanda saat diwawancarai oleh awak media.
Ahmad, saat ditanya oleh wartawan terkait putusan MK yang menjadi topik diskusi mereka, menyatakan bahwa putusan MK tentang penetapan umur Capres dan Cawapres dianggap menyeleneh.
Kebijakan MK kami pandang sungguh ada hal yang menyeleneh. Dari yang diputuskan tidak sesuai dengan tupoksinya dan terkesan menguntungkan salah satu pihak, dan sangat merusak demokrasi.
Oleh sebab itu, sikap kami, kami dari BEM SI dari pusat sampai ke daerah, kami menolak keputusan ini, karena benar-benar merasakan hal ini tidak sesuai dengan tupoksi Mahkamah Konstitusi,tegas Koordinator Wilayah BEM SI SUMBAGUT itu.
Diketahui, puluhan mahasiswa peserta FGD yang berasal dari kampus UNIMED, Polmed, Polimedia, dan Poltekkes Medan.
Reporter : RI-1
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
