Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan stabilitas organisasi dan kepercayaan anggota.
Sementara itu, keputusan resmi dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Nomor 25 Tahun 2026 justru di abaikan.
Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Februari 2026 itu merupakan hasil UKK terhadap calon pengurus dan pengawas dan penentunya adalah hak suara Anggota.
Salah satu anggota, Yohanes B. Hereng, mengungkapkan bahwa Yohanes Sason Helan sebelumnya meraih suara terbanyak dalam forum RAT yang digelar di 30 cabang.
Namun, dalam forum lanjutan, terjadi voting ulang yang berujung pada terpilihnya Wilhemus Geri sebagai Ketua. Keputusan ini dinilai bertentangan dengan hasil UKK serta suara mayoritas anggota.
“Ini bukan sekadar voting internal, tapi bentuk pengabaian suara anggota. Kami sudah memilih, tapi hasilnya diubah,” tegas Yohanes B. Hereng.
Ia juga menekankan bahwa panitia seleksi seharusnya hanya berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan, karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada di tangan anggota.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap keputusan dalam Rapat Anggota bersifat mengikat dan menjadi dasar utama pengelolaan koperasi.
Polemik ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait legitimasi kepengurusan yang terbentuk.
“Kalau suara anggota bisa diubah, bagaimana kepercayaan bisa dijaga?” tambahnya.
Keputusan UKK yang ditandatangani oleh Herbert H.O. Siagian sebelumnya diharapkan mampu mendorong tata kelola koperasi yang profesional dan transparan.
Namun, dinamika yang terjadi justru menjadi catatan penting bagi Kopdit Swasti Sari untuk kembali menegakkan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas kepada seluruh anggotanya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
