Dikatakan lebih jauh, tanpa alat berat seperti crane proses penting seperti prestressing (pemberian gaya tekan pada girder) juga bisa terganggu, sehingga daya tahan jembatan menurun.
“Jadi jangan anggap enteng orang NTT. Kami juga paham konstruksi, paham teknis dan seterusnya. Kepada Araksi NTT maju terus kami siap dukung full,” spiritnya.
ARAKSI Desak Audit Independen
Alfred Baun juga mempertanyakan fungsi pengawasan internal dari BPJN NTT, yang seharusnya memastikan proyek berjalan sesuai aturan.
Hingga kini, BPJN NTT belum memberikan tanggapan resmi, meski sudah beberapa kali diminta klarifikasi.
“Ini uang negara. Tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Kami mendesak agar dilakukan audit teknis independen terhadap proyek ini,” tegas Alfred.
Tidak digunakannya alat berat seperti crane jelas Alfred, bisa menjadi indikasi adanya pengurangan volume pekerjaan atau dugaan mark-up anggaran.
“Presisi dalam proyek jembatan bukan sekadar detail teknis. Ini menyangkut keselamatan pengguna jalan dan tanggung jawab negara kepada rakyat. Kita juga akan cek apakah ada juga anggaran yang dialokasikan khusus untuk crane atau tidak?,” terang Alfred lagi.
ARAKSI Siap Laporkan ke KPK
Jika hasil investigasi lapangan menemukan bukti kuat adanya penyimpangan, ARAKSI berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami akan kawal proyek ini sampai tuntas. Masyarakat punya hak untuk tahu dan mengawasi penggunaan uang negara,” tandas Alfred, sembari menjelaskan bahwa kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan publik dan transparansi dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai negara. Pekerjaan konstruksi tanpa standar, lemahnya pengawasan, dan potensi kerugian negara harus menjadi perhatian semua pihak.
Reporter: (PorosNTT/Tim)
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
