Bali Terus Dorong AALCO sebagai Medium Kepentingan Negara Asia dan Afrika di Tingkat Global

Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk membentuk kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing.

Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang dalam pembentukan instrumen hukum internasional.

Posisi ini sejalan dengan mayoritas negara anggota AALCO yang merupakan negara berkembang dalam tahap pembangunan.

Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina.

Indonesia menginginkan penghentian kekerasan dan peperangan di Palestina serta mendorong AALCO untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini.

Indonesia juga menegaskan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh PBB.

Selain persidangan, kegiatan ini juga melibatkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di Bali.

Program pendukung lain adalah side-event berupa diskusi panel dengan berbagai topik, termasuk forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, 61st Annual Session of AALCO diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika dan komunitas internasional secara umum.

Reporter/PorosNTT

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.