PRS – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan serius dalam memenuhi ketentuan belanja pegawai.
“Kami menghadapi tantangan serius dalam memenuhi ketentuan belanja pegawai. Berbagai simulasi sudah dilakukan, tetapi kondisi saat ini membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel,” ujarnya Selasa, 31 /03/2026.
Christian Widodo secara tegas mendorong adanya pelonggaran kebijakan dari pemerintah pusat.
“Relaksasi aturan menjadi solusi paling rasional agar pemerintah daerah tetap bisa menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk meningkatkan PAD dibutuhkan modal dan ruang fiskal. Dalam kondisi efisiensi seperti sekarang, itu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat.
“Kami berharap insentif atas capaian Kota Kupang sebagai daerah terbaik TP2DD bisa segera direalisasikan untuk memperkuat fiskal daerah,” tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk mendengar langsung persoalan daerah.
“Kehadiran kami untuk menyerap langsung berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah di NTT, dan semua masukan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia juga menyinggung aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Regulasi ini tetap memberikan ruang penyesuaian melalui kebijakan pemerintah pusat tanpa harus mengubah undang-undang,” jelasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
