PJ.Gubernur NTT Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Mendagri Tito Harap KPM Didistribusi Bantuan

Mereka akan menerima 10 kg beras setiap bulannya selama tiga bulan, mulai dari bulan September hingga November.

Jika harga beras terus naik, ia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan intervensi di pasar.

Edhi juga mengumumkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, akan dilakukan penyaluran bantuan pangan beras dan telur untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta telur dan daging ayam untuk keluarga resiko Stunting (KRS) sebanyak 1,4 juta KRS, dengan penyerahan simbolis oleh Presiden di Gudang BULOG Kelapa Gading Jakarta Utara.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan sejumlah narasumber lainnya, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Drs. Isy Karim, M.Si, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, dan Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto.

Setelah mengikuti zoom meeting tersebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan empat catatan penting sebagai kesimpulan dari rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023.

Catatan tersebut meliputi isu terkait penanganan El Nino, penyaluran bantuan pangan, zona harga beras, dan stok minyak curah di NTT.

Rapat ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia.

Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini demi kesejahteraan masyarakat.

Editor: Hendrik

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.