Daerah  

Pemkot Kupang Perkuat Pengendalian Intern Lewat Evaluasi SPIP

Poros NTT News

PRS – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, mewakili Pemerintah Kota Kupang mengikuti Rapat Komunikasi Eksekutif dan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 serta Rencana Pembinaan SPIP Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, Senin (23/2).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kapsari, Ak., M.A.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Usaha Anda Tampil Disini? Hubungi Kami!!!

Dalam arahannya, Kapsari menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam mitigasi risiko pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, penerapan SPIP yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.

“SPIP harus dipahami sebagai sistem pengendalian yang hidup dan berjalan dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Kupang, Frengki Amalo, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang menunjukkan tren positif dalam pengelolaan risiko dan penguatan sistem pengendalian intern.

Baca Juga :  Mejelis Klasis Kota Kupang Ajak Sukseskan MTQ

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar segera menindaklanjuti berbagai catatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan level maturitas SPIP dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.

Partisipasi Pemkot Kupang dalam evaluasi ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta mendorong budaya kerja yang akuntabel.

Melalui evaluasi SPIP 2025 dan rencana pembinaan 2026, Pemerintah Kota Kupang menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.

Reporter: Hendrik

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com

+ Gabung