“Saya harap program ini perlu dirumuskan tindak lanjutnya, supaya lebih menyentuh hal-hal yang sudah kita rencanakan bersama,” jelas Kosmas menambahkan.
Dia menerangkan, pemerintah Australia melalui program SKALA akan memberikan pengetahuan dan ilmu kepada aparat untuk bagaimana bekerja, supaya NTT bisa setara dengan provinsi lain.
“Indikator itu seperti IPM, kemiskinan, serta indikator lain yang membentuk angka komposit di dalam IPM. Kalau Itu dari aspek pendidikan,” terangnya.
Selain itu ada aspek lain seperti tingkat partisipasi perempuan dan indeks pembangunan gender. Hal itu merupakan bekal pengetahuan yang diberikan pihak SKALA kepada Pemprov NTT.
“Sudah ada rumusan. Tadi sudah disampaikan sedikit, dan ini akan di update terus sesuai dengan kebutuhan daerah. Semoga bulan Desember ini sudah bisa kita lakukan,” tandansya.
Wakil Duta Besar Australia, Stephen Scott mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung dari diskusi dan arahan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kalau terkait kegiatannya, akan sangat tergantung dari arahan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas Stephen Scott.
Menurutnya, tujuan utama dari program SKALA adalah untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas Pemprov NTT dan kabupaten dalam pengelolaan keuangan.
“Jadi ini untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan, yang dipakai untuk penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ungkapnya.
Scott mengaku memilih Provinsi NTT untuk menjalankan program SKALA karena memang NTT sangat dekat dengan negara Australia.
Dina Noach, perwakilan kaum difabel yang hadir saat itu berharap agar kaumnya jangan hanya dilibatkan sebagai objek.
“Kami harap program kedepan tidak hanya sekedar libatkan disabilitas sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan,” jelasnya.
Reporter : Hendrik
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
