Kadis PUPR Flotim Paparkan Dasar Teknis, Warga Minta Transparansi

• Pemadatan tanah dasar dan urugan pilihan.

• Uji kepadatan metode sand cone.

• Penggunaan Job Mix Formula (JMF).

• Pengujian kuat tekan beton melalui benda uji silinder di laboratorium.

Secara hukum, tanggung jawab mutu konstruksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mewajibkan penyelenggara jasa konstruksi menjamin mutu dan keselamatan hasil pekerjaan.

Dengan nilai kontrak Rp10,9 miliar dan progres 27,8 persen, publik kini menanti keterbukaan data progres fisik dan keuangan, hasil uji mutu beton, serta dokumen addendum kontrak.

Warga menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proyek infrastruktur publik tersebut.

Secara kritis, polemik ini bukan sekadar soal hujan dan retakan beton. Persoalan manajemen waktu, konsistensi pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dan jasa konstruksi menjadi titik utama pengujian akuntabilitas.

Di sinilah tata kelola proyek publik diuji—apakah dikelola secara presisi dan bertanggung jawab, atau justru menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.

Reporter: HN/Tim

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.