Gubernur NTT Melki Laka Lena Lantik Alfonsius Watu Raka sebagai Sekretaris DPRD dan 14 Pejabat Eselon II

13. Selfi Handrayani Nange, S.Sos, M.Si, M.Pub.Pol
Jabatan Lama: Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Jabatan Baru: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Setda Provinsi NTT

14. dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B.
Jabatan Lama: Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
Jabatan Baru: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Sebelumnya, Alfonsius menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi NTT. Kini, ia dipercaya untuk memikul tanggung jawab strategis dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah sebagai Sekretaris DPRD NTT.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah konsolidasi birokrasi untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi NTT.

“Kita ingin birokrasi yang berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Jabatan bukan sekadar posisi, tetapi ladang pengabdian dan kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata,” tegas Gubernur Melki.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran seluruh aparatur sipil negara dalam mengatasi berbagai tantangan strategis, termasuk kemiskinan ekstrem, angka stunting yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketimpangan pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah NTT.

Ia mengutip semangat Mahkamah Konstitusi, yakni “melampaui permintaan”, sebagai inspirasi kerja birokrasi yang harus dilakukan melebihi batas formalitas.

“Buang jauh-jauh mental kerja seremonial atau sekadar formalitas. Bekerjalah lebih dari yang diminta,” tambahnya.

Gubernur Melki juga menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh pejabat yang baru dilantik, guna memastikan efektivitas dan dampak nyata dari jabatan strategis yang mereka emban.

“Kami tidak segan-segan melakukan evaluasi sesuai ketentuan hukum. Kami ingin birokrasi yang berdampak langsung kepada rakyat,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, ia mendorong para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan budaya kerja terbuka dan inovatif, termasuk mencari sumber pembiayaan pembangunan non-APBD seperti CSR, kemitraan swasta, serta program nasional.

Pelantikan ini menunjukkan komitmen kuat dari Gubernur NTT dalam membentuk birokrasi yang responsif, modern, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret.

Reporter : HN

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.