“Kami memotong banyak anggaran yang tidak prioritas agar investasi dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota dan dukungan pemerintah pusat melalui balai-balai teknis,” jelasnya.
Gubernur Melki juga memaparkan kondisi infrastruktur NTT, di antaranya panjang jalan provinsi mencapai 2.687 kilometer dengan kondisi mantap sekitar 67 persen.
Selain itu, pembangunan embung baru mencapai 34 unit dari target 142 unit, serta akses air minum layak rumah tangga pada tahun 2025 mencapai 89,86 persen.
Di sektor perumahan, Pemprov NTT merancang program gotong royong bedah rumah dengan alokasi sekitar Rp20 juta per unit untuk lebih dari 31 ribu rumah, melibatkan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa melalui dana desa.
“Kita ingin pembangunan ini berdampak langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Gotong royong menjadi kunci, dengan pembagian peran yang jelas antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya profesionalisme pelaku jasa konstruksi, termasuk kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
Ia berharap media turut berperan menyampaikan informasi yang benar kepada publik terkait kewenangan dan status infrastruktur, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun nasional.
Menutup sambutannya, Gubernur Melki menyatakan bahwa RPJMD dan turunannya akan menjadi acuan utama pembangunan ke depan.
Ia optimistis, meski dengan keterbatasan fiskal, kolaborasi dan sinergi lintas sektor dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tertib, dan berkelanjutan di NTT.
Reporter: HN
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
