Melki menegaskan gagasan ini berlandaskan sila keempat Pancasila. Menurutnya, sistem demokrasi saat ini sering memunculkan persoalan, termasuk proses pemilu yang dinilai *”brutal”* oleh berbagai pihak.
Melki mengajak peserta diskusi untuk mengambil pelajaran dari berbagai sistem demokrasi, seperti pemilihan Sekretaris Jenderal PBB atau mekanisme internal organisasi Muhammadiyah yang dilakukan secara berjenjang.
“Diskusikan dulu soal pilkada, baru kita masuk ke tema pileg dan pilpres. Kita perlu mencari format yang paling pas, khususnya untuk Pilkada dan Pileg di NTT, dengan tetap berpedoman pada sila keempat,”tambahnya.
Sebagai inisiator, Golkar NTT berharap hasil FGD ini dapat menjadi bahan pertimbangan publik, baik di NTT maupun di tingkat nasional.
“Ini adalah langkah awal. Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke masyarakat luas, baik di NTT maupun di tingkat nasional,” tutup Melki.
Reporter : Hendrik/TIM
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
