Bank NTT Perkuat Transformasi 2026 Lewat CSR dan KUR Migran

Reformasi Tata Kelola dan Akselerasi Digital

Di bawah kepemimpinan direksi baru, Bank NTT menjalankan agenda transformasi yang berfokus pada:

• Reformasi tata kelola SDM berbasis meritokrasi dan kinerja terukur.

• Peningkatan kapabilitas layanan digital untuk memperluas jangkauan dan efisiensi operasional.

• Penguatan pembiayaan UMKM sebagai motor ekonomi regional.

Transformasi ini diarahkan untuk memperbaiki rasio efisiensi (BOPO), memperkuat struktur permodalan, serta menjaga kinerja intermediasi tetap sehat.

Dalam dinamika industri perbankan yang terus berkembang, bank daerah dituntut adaptif terhadap digitalisasi tanpa meninggalkan pendekatan pelayanan yang humanis. Manajemen menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak semata diukur dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan kepercayaan publik.

Imbauan Waspada Penipuan Digital

Seiring meningkatnya intensitas transaksi digital, Bank NTT kembali mengimbau nasabah agar waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut.

Nasabah diingatkan untuk:

• Tidak membagikan data pribadi

• Tidak memberikan PIN atau kode OTP kepada siapa pun

• Mengakses layanan hanya melalui kanal resmi

Langkah preventif ini menjadi bagian dari komitmen perlindungan konsumen dan penguatan literasi keuangan di wilayah NTT.

Di tengah tantangan ekonomi regional dan nasional, Bank NTT menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan pelayanan publik, dengan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama operasional perbankan daerah.

Reporter: PRS/Tim

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.