PRS – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang mencatat lompatan kinerja signifikan dan tampil sebagai wajah baru pelayanan publik yang cepat, terukur, dan dipercaya masyarakat.
Capaian tersebut ditandai dengan diraihnya predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Capaian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta atau akrab disapa Andre Otta, pada Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan bahwa peningkatan status dari kategori Cukup pada 2024 menjadi Baik pada 2025 merupakan hasil pembenahan sistemik yang dilakukan secara konsisten.
“Evaluasi ini melibatkan 106 MPP se-Indonesia, dan MPP Kota Kupang berhasil tampil kompetitif di level nasional,” ungkap Andre.
Di bawah kepemimpinan Andre Otta, cakupan layanan MPP Kota Kupang berkembang pesat.
Sepanjang 2025, jumlah instansi yang bergabung meningkat menjadi 23 instansi dengan 133 jenis layanan, naik dari 15 instansi dan 98 layanan pada 2024.
Dari sisi kepuasan masyarakat, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III 2025 mencatat nilai 90 dengan mutu pelayanan A dan kinerja Sangat Baik.
Angka ini meningkat dibandingkan nilai 86 bermutu B pada 2024. Sementara SKM Triwulan IV masih dalam tahap penghitungan.
Peningkatan kualitas pelayanan turut berdampak langsung pada penerimaan daerah.
Sepanjang 2025, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan SAMSAT di MPP Kota Kupang mencapai Rp5,72 miliar, melonjak tajam dari Rp1,98 miliar pada 2024.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
