PRS – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggota DPRD NTT dan Dinas PUPR Provinsi NTT menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Salah satu sorotan utama Komisi IV DPRD NTT adalah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi NTT agar segera menempatkan pejabat Eselon III dan IV yang hingga kini masih kosong di lingkup Dinas PUPR.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, SH, menegaskan bahwa kekosongan jabatan struktural tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas kerja dan pengambilan keputusan strategis di dinas teknis.
“Bagaimana kita bicara secara total, sementara lowongan di Dinas PUPR masih ada yang kosong. Itu kan urusan yang mestinya tidak ditangani Kadis sendiri,” tegas Ana Waha Kolin kepada wartawan PorosNTT, Rabu (4/2/2026).
Ia mencontohkan Bidang Bina Marga yang hingga kini belum memiliki pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid).
Menurutnya, jabatan tersebut kosong sejak pejabat lama berpindah ke dinas lain dan belum pernah diisi kembali.
“Bicara perumahan, orangnya ada tapi strukturnya kosong. Sejak Kabid lama pindah ke SDM, tidak pernah ada penempatan baru,” ujarnya.
Selain persoalan kelembagaan, Ana juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NTT.
Ia berharap penganggaran pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan perumahan dapat dibahas secara adil di komisi DPRD agar seluruh 21 kabupaten/kota memperoleh porsi pembangunan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
