PRS – Politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengevaluasi dan menutup dapur-dapur tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) di berbagai daerah, termasuk di NTT.
Menurut Soares, kebijakan tersebut penting untuk menjamin kualitas makanan dan keamanan gizi masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah.
Ia menegaskan bahwa semua dapur pelayanan gizi berada di bawah kendali langsung BGN pusat, bukan daerah.
“Semua pelayanan satuan dapur itu dikendalikan langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kalau ada dapur yang tidak memenuhi SOP, baik soal infrastruktur, sanitasi, maupun sertifikat kelayakan, ya harus ditutup. Kami mendukung penuh langkah BGN,” tegas Soares pada Selasa, 21/10/2025 di Kantor DPRD NTT Kupang.
Fernando juga mengakui, selama ini masih banyak dapur yang belum mematuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.
Beberapa kasus seperti dugaan keracunan makanan di sekolah menjadi perhatian serius DPRD NTT.
“Kita sudah panggil koordinator regional, BPOM, hingga BPJS untuk meminta penjelasan terkait kejadian di SMPN 8. Kita tidak main-main. Ketika ada keluhan masyarakat, kita tindak lanjuti,” ujar Soares.
Meski demikian, Fernando Soares menyoroti pentingnya sinergi antara program BGN dan sektor UMKM, petani, serta peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapur gizi juga dirasakan masyarakat NTT.
Ia menjelaskan bahwa investor hanya bertanggung jawab pada pembangunan fisik dapur, sedangkan pengelolaan bahan baku dan operasional dapur sepenuhnya dilakukan oleh BGN.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
