Jakarta, PRS – Posisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di seluruh negeri.
Sorotan utama jatuh pada pembentukan koalisi politik dan pengumuman calon presiden dan wakil presiden yang mengubah dinamika politik nasional.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi memulai tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 yang mulai berlangsung dari tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023.
Pada hari pertama pendaftaran, Kamis (19/10/2023), pukul 09.36 WIB, tercatat momen bersejarah ketika Gabungan Partai Politik NasDem, PKB, dan PKS mendaftarkan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan telah mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mereka.
Keputusan ini telah menjadi sorotan hangat di tengah persaingan politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden.
Begitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada hari Sabtu, 2 September 2023, Anies Baswedan memutuskan untuk menjadikan Capres dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapresnya dalam pertarungan pemilihan presiden mendatang.
Keputusan ini merupakan bagian dari langkah strategis Koalisi Perubahan. Kehadiran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam acara deklarasi tersebut memberikan penegasan kuat terhadap koalisi ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
![](https://www.porosnttnews.com/wp-content/uploads/2023/12/icon.png)
![](https://www.porosnttnews.com/wp-content/uploads/2023/12/gnews.png)
![](https://www.porosnttnews.com/wp-content/uploads/2023/12/youtube.png)
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.