PRS – Sekretaris Umum (Sekum) Hapkido Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melantik dan mengambil sumpah bagi pengurus cabang olahraga Hapkido Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Gabriel Meo Wio, S.P pada Sabtu 29/6/2024 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten TTU.
Hadir juga Sekretaris Umum Hapkido NTT, Ketua Umum Hapkido Kabupaten Belu Tarsius Naisali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU Beato Yosef Freinademetz Omenu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga TTU Hironimus Bana, Sabam Anton Hapkido Belu dan Sabam Inyo dari Hapkido Kupang.
Dan pengurus Hapkido TTU yang dilantik, para atlet Hapkido baik dari Provinsi NTT, dan atlet dari Kabupaten TTU serta Kabupaten Belu, termasuk 5 atlet Hapkido yang akan berlaga di PON 2028 mendatang.
Sekretaris Umum Hapkido NTT Sabam Gebi sapaan akrab Gabriel Meo Wio dalam sambutannya mengatakan pelantikan pengurus Hapkido Indonesia Kabupaten TTU berdasarkan surat keputusan Pengurus Provinsi (Pengprov) NTT NOMOR : 06 / KEP – HI/NTT/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
Lebih lanjut Gebi menjelaskan cabang olahraga Hapkido hadir di Indonesia pada tahun 2014,sedangkan di NTT hadir pada tahun 2019.
Meski baru baru hadir di NTT pada tahun 2019, tetapi atlet kita sudah menunjukkan prestasi yang signifikan, hal ini dapat dibuktikan dengan atlet Hapkido NTT mengirim 9 atlet pada Pra PON tahun lalu di Yogyakarta dan 5 atlet diantaranya berhasil meraih medali.
Lebih lanjut Sabam Gebi menjelaskan Cabor Hapkido memiliki jurus yang dapat mematikan lawan.
“Ini tanpa mengeluarkan energi yang banyak, sehingga Hapkido bisa diikuti oleh semua level umur baik anak anak maupun orang tua, karena saat latihan tidak menguras banyak tenaga,” ungkap Gabi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
