Sementara itu, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di daerahnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Kota Kupang telah menerima program revitalisasi untuk 6 Sekolah Dasar (SD) dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Pada tahun 2026 ini, terdapat 4 SMP yang akan mendapatkan program revitalisasi berdasarkan tahap pertama. Dari total 34 proposal yang kami ajukan, kami berharap dapat terpenuhi secara bertahap,” jelasnya.
Wali Kota juga menyoroti masih adanya sejumlah sekolah di Kota Kupang yang mengalami kerusakan dan keterbatasan fasilitas, meskipun berada di wilayah perkotaan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, dukungan pemerintah pusat tetap sangat kami harapkan,” tegasnya.
Ia optimistis, melalui program revitalisasi ini, kualitas pendidikan di Kota Kupang akan semakin meningkat, baik dari sisi infrastruktur maupun lingkungan belajar.
“Dari ruang kelas sederhana akan lahir pemimpin masa depan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Kepala TK Kristen Kota Kupang, Nortje R. Padaleti, turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pemerintah.
Ia berharap pembangunan gedung baru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Pembangunan TK Kristen Kota Kupang ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus mendukung terwujudnya generasi beriman, berkarakter, dan berkualitas di Kota Kupang.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
