Belum lagi meningkatnya bencana iklim di NTT menambah kerentanan bagi kelompok rentan di NTT. Ancaman kedua datang dari masifnya investasi kotor yang masuk di NTT.
Investasi yang rakus lahan dan berujung pada privatisasi serta alih fungsi kawasan memberikan dampak buruk bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup NTT.
WALHI NTT mencatat NTT saat ini dikepung oleh 309 IUP Minerba, Industri Pariwisata, Monokultur, Food Estate, serta beberapa Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh wilayah NTT.
Proyek-Proyek kotor ini diwarnai dengan perampasan lahan dan alih fungsi kawasan tanpa kajian daya dukung dan daya tampung yang mendalam dengan dalil peningkatan kesejahteraan rakyat.
Legitimasi ini bertolak belakang dengan catatan BPS pada 2021 yang mencatat 20 persen masyarakat NTT mengalami kemiskinan ekstrim.
“Ini membuktikan pertumbuhan investasi tidak menjadi solusi mengatasi kemiskinan di NTT,” tandas Umbu Wulang.
Meningkatnya kemiskinan di NTT justru membuat jumlah kelompok rentan semakin bertambah. Karena kelompok miskin lebih memiliki sedikit alternatif untuk menghadapi krisis iklim dan dampak bencana ekologi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
