Proyek APBN : Hujan Sehari Bongkar Kualitas Proyek Jalan Ile Pati

Setelah tahap penghamparan, aspal wajib melalui proses pendinginan sempurna sebelum dibuka untuk lalu lintas umum. Namun, apabila salah satu tahapan ini diabaikan, maka kekuatan struktur jalan akan berkurang dan mudah rusak.

Indikasi ketidakpatuhan terhadap prosedur teknis ini menjadi perhatian warga, mengingat proyek ini adalah proyek strategis nasional yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.

Keluhan Pengguna Jalan dan Seruan Evaluasi

Warga Ile Pati dan para pengguna jalan berharap proyek ini tidak berakhir sebagai simbol kekecewaan masyarakat terhadap proyek pemerintah pusat.

“Baru beberapa minggu, sudah rusak. Hujan semalam saja membuka kedok pekerjaan yang tidak berkualitas. Ini sangat mengecewakan,” ujar seorang warga dengan nada getir.

Masyarakat mendesak agar BPJN NTT dan PT Kurnia Mulia Mandiri segera mengevaluasi mutu pekerjaan serta melakukan perbaikan menyeluruh sebelum proyek diserahkan kepada pemerintah.

“Kami hanya ingin jalan yang bisa bertahan lama. Jangan cuma asal jadi. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor,” tambah warga lainnya.

Konteks Lebih Luas: Jembatan Bliko dan Tantangan Infrastruktur di NTT

Selain proyek jalan Hurung–Ile Pati–Demondei, PT Kurnia Mulia Mandiri juga dipercaya membangun Jembatan Bliko di Kecamatan Wotan Ulumado.

Proyek tersebut merupakan penghubung vital antarwilayah di Pulau Adonara, yang diharapkan mampu memperlancar arus barang dan jasa.

Namun, kekhawatiran publik kini meluas: apakah kualitas Jembatan Bliko juga akan bernasib sama dengan proyek jalan Hurung–Ile Pati–Demondei yang bermasalah?

Pengawasan terhadap proyek strategis seperti ini menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan di NTT, wilayah yang kerap menghadapi tantangan geografis seperti curah hujan tinggi dan kondisi tanah tidak stabil.

Pemerintah Diminta Turun Tangan

Masyarakat berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan serta memastikan tidak ada pelanggaran teknis dalam pelaksanaan proyek.

Proyek ini seharusnya menjadi simbol kemajuan dan pemerataan infrastruktur nasional, bukan sekadar proyek yang mengejar tenggat waktu.

Jika pengawasan longgar dan kualitas diabaikan, maka nilai kontrak besar Rp76,6 miliar tidak akan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menuntut tanggung jawab. Jalan ini dibangun untuk rakyat, jadi kualitasnya harus untuk rakyat juga,” tutup salah satu tokoh masyarakat Ilepati dengan tegas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari PT Kurnia Mulia Mandiri maupun BPJN NTT terkait keluhan warga dan laporan kerusakan jalan tersebut.

Reporter: HN/Tim

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.