PRS – Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya terus memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Dalam proses distribusi, Pertamina secara masif melakukan pemantauan langsung di lapangan sebagai upaya menjamin ketersediaan stok, termasuk melalui koordinasi lintas sektor guna mempercepat distribusi energi.
Pada Jumat (23/1), beredar informasi mengenai pemadaman listrik bergilir yang dialami masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan suplai BBM dari Kupang akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dalam beberapa pekan terakhir.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem sejak 13 Januari lalu berdampak langsung pada proses pengiriman BBM. Hal ini diperparah dengan adanya edaran larangan berlayar dari KSOP Kupang.
“Cuaca buruk yang terjadi sejak 13 Januari membuat aktivitas pengiriman BBM terkendala karena adanya larangan berlayar. Pasca dilakukan pemadaman oleh PLN akibat menipisnya stok BBM untuk pembangkit, seluruh SPBU di Rote Ndao tetap beroperasi dengan menggunakan genset dari pagi hingga sore hari,” ujar Ahad.
Lebih lanjut, Ahad menyampaikan bahwa sejak Kamis (22/1), Pertamina telah melakukan penyesuaian penyaluran BBM di SPBU dengan mempertimbangkan keberlangsungan stok sambil menunggu pembaruan izin berlayar dari KSOP.
Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan koordinasi intensif dengan KSOP dan BMKG Rote Ndao guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca dan persetujuan berlayar, mengingat potensi kondisi stok BBM yang kritis di Pulau Rote.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp PorosNTTNews.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
