Lewotana Memanggil, Diaspora Adonara Menjawab dengan Karya

Melki juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong Adonara menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ia menilai diaspora Adonara memiliki posisi strategis dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk di wilayah perbatasan negara dan berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Senada dengan Gubernur, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengajak seluruh masyarakat Adonara di Kota Kupang untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, diaspora Adonara memiliki sumber daya manusia yang tersebar di berbagai profesi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Kupang.

“Masyarakat diaspora Adonara memiliki potensi besar yang tersebar di berbagai lini. Kami mengajak seluruh warga Adonara di Kota Kupang untuk berjalan bersama mendukung pembangunan, baik di jajaran birokrasi, panggung politik, dunia bisnis, sektor pendidikan, maupun dalam gerakan-gerakan kemanusiaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua IKA Kota Kupang, Marius Samon Ago, menjelaskan bahwa Ikatan Keluarga Adonara telah berdiri sejak 1974 sebagai wadah pemersatu masyarakat Adonara di Kota Kupang yang kini diperkirakan berjumlah sekitar 12 ribu jiwa.

Ia mengajak seluruh anggota IKA untuk terus menjaga semangat gotong royong, mempererat persaudaraan, serta menjadikan organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

Menurutnya, dengan persatuan dan kolaborasi yang kuat, diaspora Adonara diharapkan mampu terus memberi kontribusi positif bagi kemajuan Kota Kupang, Pulau Adonara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. (**)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.