RDP tersebut menghadirkan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Benain Noelmina, Dinas Lingkungan Hidup, serta Balai Wilayah Sungai Provinsi NTT.

Agenda ini sebagai bagian dari upaya menyusun regulasi yang komprehensif dan relevan dengan kondisi wilayah kepulauan NTT.

Kludolfus Tuames menjelaskan bahwa penyusunan Perda Pengelolaan DAS tidak bisa disamakan dengan daerah kontinental.

NTT memiliki karakteristik DAS kepulauan dan DAS kecil, dengan jarak antara kawasan hulu dan pesisir yang sangat dekat.

“Ini momentum penting. Kita sedang menyusun sebuah aturan yang membungkus seluruh kekhususan NTT. Karena itu, semua pihak harus berhati-hati dan berpikir dalam frekuensi yang sama,” ujar Kludolfus kepada media.

Menurutnya, pengelolaan DAS secara nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, namun terbatas pada kawasan hutan.

Sementara di luar kawasan hutan, terdapat hak kepemilikan dan kewenangan daerah yang tidak dapat diintervensi langsung oleh pemerintah pusat.

Kludolfus menekankan bahwa DAS harus dipahami sebagai satu kesatuan bentang alam, mulai dari puncak gunung hingga ke pesisir laut.

Kerusakan di wilayah hulu, kata dia, pasti akan berdampak langsung pada wilayah hilir.

“DAS itu bukan hanya kawasan hutan. Kalau hulunya rusak, hilir pasti menanggung akibatnya. Inilah sebabnya pengelolaan DAS harus terintegrasi dan lintas sektor,” tegasnya.

Salah satu sorotan utama Komisi IV DPRD NTT adalah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi NTT agar segera menempatkan pejabat Eselon III dan IV yang hingga kini masih kosong di lingkup Dinas PUPR.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, SH, menegaskan bahwa kekosongan jabatan struktural tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas kerja dan pengambilan keputusan strategis di dinas teknis.

“Bagaimana kita bicara secara total, sementara lowongan di Dinas PUPR masih ada yang kosong. Itu kan urusan yang mestinya tidak ditangani Kadis sendiri,” tegas Ana Waha Kolin kepada wartawan PorosNTT, Rabu (4/2/2026).

Ia mencontohkan Bidang Bina Marga yang hingga kini belum memiliki pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid).

Menurutnya, jabatan tersebut kosong sejak pejabat lama berpindah ke dinas lain dan belum pernah diisi kembali.

“Bicara perumahan, orangnya ada tapi strukturnya kosong. Sejak Kabid lama pindah ke SDM, tidak pernah ada penempatan baru,” ujarnya.

Selain persoalan kelembagaan, Ana juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NTT.

Ia berharap penganggaran pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan perumahan dapat dibahas secara adil di komisi DPRD agar seluruh 21 kabupaten/kota memperoleh porsi pembangunan.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, memberi pandangan kritisnya pada Jumat, 23 Mei 2025.

Menurut Ana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas catatan BPK RI. Namun, yang perlu disikapi bersama adalah bagaimana muara dari WTP ini sampai ke masyarakat. Keadilan dan kesetaraan harus tercapai dalam proses pembangunan di NTT,” tegasnya.

Ana menilai bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan predikat WTP, melainkan lebih mengutamakan dampaknya dalam kehidupan mereka.

Ia juga menyinggung soal temuan yang tidak sesuai regulasi, dan menekankan bahwa fraksi PKB sepakat agar semua temuan harus diselesaikan secara transparan dan tidak merugikan tenaga honorer maupun pihak lain.