PRS – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma, menegaskan empati dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTT.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, kesejahteraan ASN menjadi perhatian utama dalam rumusan Dasa Cita mereka.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam butir ke-9 Dasa Cita Ayo Bangun NTT adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk memastikan kesejahteraan pegawai.
Politisi senior Partai Golkar, Hugo Rehi Kalembu, menjelaskan bahwa pasangan MELKI-JOHNI merumuskan visi-misi mereka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NTT tahun 2025-2045, yang baru saja disepakati oleh Penjabat Gubernur dan DPRD Provinsi NTT.
“RPJP ini akan menjadi landasan bagi paslon dalam menyusun program yang akan ditawarkan pada kampanye dan diperdebatkan dalam debat publik,” kata Hugo, Selasa (11/9/2024).
Menurutnya, pasangan terpilih nantinya akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi-misi mereka, yang paling lambat harus ditetapkan enam bulan setelah pelantikan.
RPJMD inilah yang akan dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mengimplementasikan program-program yang dijanjikan.
Hugo Kalembu menekankan bahwa ide dan program yang baik hanya akan efektif jika didukung oleh dana yang memadai.
“Program dan anggaran ibarat dua sayap rajawali yang harus sama-sama kuat. Jika salah satu melemah, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Begitu pula, tanpa ASN yang tangguh dan sejahtera, pelaksanaan program akan terganggu,” jelas Hugo.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
