Diduga Terima Gaji Ganda oleh Ketua KPUD, Bersangkutan Harus di Periksa

Reporter: dvEditor: Tim Redaksi
Poros NTT News

Kefamenanu, Porosnttnews.Com– Direktur Lembaga Anti kekerasan Masyarakat Sipil ( Lakmas ) NTT Viktor Manbait,SH mendesak Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) TTU, agar segera panggil Ketua KPUD TTU untuk diperiksa, terkait penerimaan gaji ganda selama ini.

Viktor mengatakan,pengakuan terbuka Ketua KPUD TTU bahwa dirinya menerima gaji ganda baik gaji sebagai komisioner KPUD dan sebagai ASN ( Guru ) sejak tahun 2014, mestinya Bawaslu TTU sudah harus panggil dan periksa yang bersangkutan.

Swipe up untuk membaca artikel

Tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau pihak lain “Kan sudah ada pengakuan dari yang bersangkutan,”Ungkap Viktor.

Bawaslu harus Aktif memanggil dan memeriksa   Ketua KPU TTU,sebab pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah diatur dalam UU NO 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Badan Pengawas pemilu, punya kewenangan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan  kepada pihak terkait, dalam rangka pencegahan dan penindakan   pelanggaran kode etik.

Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang,  untuk memeriksa pihak terkait atas pelanggaran kode etik, untuk selanjutnya di teruskan ke DKPP, dilindungi Undang Undang, kata Viktor.

Baca Juga :  Miris! Upaya "Pasang Badan" Lindungi Terduga Pelaku Kejahatan Uang Negara

Hal itu dapat dilakukan  oleh Bawaslu, baik atas temuan Bawaslu ataupun karena adanya laporan masyarakat.

Sehingga atas pernyataan terbuka ketua KPU TTU, dirinya sejak tahun 2014 menerima gaji ganda dalam kedudukan dan jabatanya sebagai anggota Komisi Pemilihan umum kabupaten TTU  dan juga menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN) guru , meskipun tidak aktif berdiri di depan kelas untuk mengajar  sebagai Guru, tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat.

Bawaslu harus aktif bergerak, memanggil dan memeriksa yang bersangkutan karena memang kewenanganya bukanya duduk manis di balik meja menunggu diantar menu pelanggaran kode etik yang sudah sangat nyata itu.

Apakah sikap menunggu Bawaslu ini, mau menunjukan ke publik k kejahatan?  Mudah mudahan tidak demikian,ungkap Viktor.

Menurutnya, Bawaslu TTU harus segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, sehingga tidak terkesan,bahwa Bawaslu TTU seperti macan ompong.

Bawaslu harus menunjukan ke publik, bahwa Bawaslu diberi taring kewenangan oleh undang undang, untuk memanggil dan memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga melakukan  pelanggaran  kode etik.

Baca Juga :  Pemda Ajukan Tiga Ranperda Akan Dibahas pada Sidang I DPRD TTU

Rakyat TTU sedang menanti ketegasan Bawaslu TTU dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenanganya dalam menegakan kode etik penyelenggara pemilu sesuai perintah undang undang Pemilu No 7 Tahu  2017, tambah Viktor Manbait.