Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Hukum  

Respon Pieter Bala Terkait Gugatan Kadis PUPR di PTUN Kupang Harus

Poros NTT News

PRS – Sidang lanjutan terkait hasil seleksi terbuka dan kompetisi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Lembata berakhir kontroversi.

Pada sidang sebelumnya dengan penyerahan alat bukti oleh kuasa hukum penggugat dan terggugat pada tanggal, 19 Juni 2024 lalu  .

Dalam sidang tersebut, mantan penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, melalui kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, meminta majelis hakim agar dijadwalkan sidang tambahan untuk memberikan keterangan. Namun, permintaan ini ditolak oleh majelis hakim.

Pieter Bala Wukak, SH, selaku Anggota DPRD dan Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar, menyoroti bahwa beberapa peserta seleksi kompetensi masih memenuhi syarat dengan kriteria kuning dan tidak memenuhi syarat.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang menaati asas-asas hukum pemerintahan untuk menghindari gugatan dan apa lagi pemborosan anggaran.

“Saya tegaskan kalau boleh kedepan dalam pemerintahan harus mentaati asas-asas hukum agar tidak terkesan samacam gugatan Kadis PUPR di PTUN Kupang saat ini,” katanya.

Menurutnya peserta yang berada di peringkat pertama dalam seleksi terbuka, Ambrosius Felix Sinyo, mengajukan gugatan ke PTUN Kupang.

Baca Juga :  Peristiwa Tragis Meninggalnya Siswa SD di TTU Akibat Tenggelam di Embung