PRS – Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Moerdekai Liu, menyuarakan keprihatinannya atas terbengkalainya 15 unit mobil dinas yang merupakan bagian dari aset pemerintah daerah.
Dalam wawancara pada Kamis,22 Mei 2025, Moerdekai meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap aset tersebut.
“Kalau ada 5 mobil diantaranya yang masih sehat untuk dilelangkan jangan kita biarkan begitu saja. Ini aset milik rakyat, harusnya digunakan atau dikelola agar untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Moerdekai.
Ia menyoroti pentingnya pendataan ulang seluruh aset pemerintah daerah, khususnya yang berada di BPKD dan OPD lainnya.
Ketua DPRD juga menilai bahwa jika kendaraan tersebut masih layak pakai, semestinya disewakan kepada pihak ketiga dengan kontrak perawatan agar tetap produktif.
“Kondisi seperti ini merugikan negara. Kalau bisa dilelang, ya lelang. Kalau masih bagus, digunakan. Jangan disia-siakan,” tambahnya.
Moerdekai juga menekankan perlunya sistem digitalisasi aset agar transparan dan mudah diakses masyarakat.
Ia menyebut, aset-aset daerah harus tercatat dalam sistem aplikasi, bukan hanya manual, guna mempermudah pengawasan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD juga menyentuh isu P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), di mana ditemukan 44 orang yang tidak lolos karena kontrak kerja yang menyalahi regulasi.
“Ini bukti bahwa pengelolaan kepegawaian masih perlu pembenahan serius,” ujarnya.
Selain isu aset dan kepegawaian, Moerdekai juga mengomentari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati TTS.
Ia menilai implementasi program masih di bawah 50%, terutama dalam hal penyerapan anggaran kegiatan.
