PRS – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, saat menerima kunjungan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama para Bupati/Walikota se-NTT pada Rabu, 19 Maret 2024.
Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa NTT dipilih sebagai daerah percontohan (pilot project) dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk itu, Kemendukbangga telah menggandeng dua universitas dan sejumlah korporasi guna terlibat langsung dalam penyelesaian masalah ini.
“Saat ini kami telah mendorong Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk melakukan riset serta berperan aktif dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT,” ungkap Menteri Wihaji.
Ia menambahkan bahwa sejumlah korporasi juga akan dilibatkan dalam berbagai program, seperti pembangunan rumah layak huni, pengadaan air bersih, serta program orang tua asuh untuk pencegahan stunting.
Perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka untuk mendukung inisiatif ini.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kemendukbangga telah mengalokasikan berbagai program dan anggaran khusus untuk NTT.
