PRS – Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rakon TP PKK) merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan pada setiap tahun di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hadir juga ketua TP PKK Kabupaten TTU bersama jajaran, kelima orang ketua TP PKK Kecamatan yang meliputi Kecamatan Insana, Insana Barat, Insana Tengah,Insana Fafinesu dan Kecamatan Biboki Tanpah, serta seluruh ketua TP PKK Desa/Kelurahan dari kelima Kecamatan tersebut.
Ketua TP PKK Kabupaten TTU Ervira M.B Juandi Ogom membuka kegiatan Rakon TP PKK tingkat Kabupaten TTU yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Juli 2024 di aula Kantor Camat Insana.
Ervira M.B Juandi Ogom dalam sambutannya,menjelaskan betapa pentingnya peran PKK dalam membangun Keluarga, Daerah, Bangsa dan Negara.
Hal tersebut dibuktikan dengan 10 program pokok PKK, dimana sepuluh program pokok PKK tercantum semua aspek pembangunan dari keluarga sehat dan sejahtera hingga pada pendidikan yang dapat mencerdaskan anak Anak Usia Dini (PAUD).
Jadi “Saya minta seluruh pengurus TP PKK termasuk Kelompok Kerja (Pokja I sampai Pokja IV serta Bunda PAUD baik di Kabupaten , Kecamatan Desa / Kelurahan hingga pada PKK RT/RW agar bersama masyarakat dan pemerintah untuk membangun Daerah,katanya.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten TTU, terutama para kepala Desa agar mendukung PKK dalam menganggarkan Dana bagi PKK sehingga ke 10 Program pokok PKK dalam berjalan di Desa.
“Saya mengajak kerja sama yang baik antara Pemerintah masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK, sehingga hidup sehat, sejahtera dan aman bagi masyarakat dapat terwujud”, pinta isteri Bupati TTU Juandi David.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
