TTU, Porosnttnews.com -Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Djuandi David membantah informasi dugaan keterlibatan dirinya dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Mamsena, Kecamatan Insana Barat, TTU senilai Rp 3,8 Milyar.
Demikian klarifikasi Bupati Djuandi David saat dikonfirmasi tim media ini pada Selasa (15/02/2022) via telepon celulernya pada pukul 11.12 WITA.
“Kita perintahkan kepada Pokja, tender ulang, sesuai mekanisme dan sesuai dengan aturan. Pemenangnya itu CV-nya kita tau, tetapi orangnya kita tidak tau siapa yang menang? Jadi, dikatakan Bupati TTU terlibat atau KKN dalam proyek itu, terutama menyangkut tender itu, saya pikir itu tidak benar. Orang (perusahaan kontraktor, red) yang menang saja tidak hubungi kita, dan Pokja sudah lakukan itu sesuai aturan, kita (Bupati TTU, red) tidak intervensi,” tegasnya.
Menurutnya, lelang ulang terjadi ditahap awal karena perusahaan peserta tender tidak memenuhi sejumlah syarat tender,sehingga sesuai aturan harus dilakukan tender ulang. “Bukan karena Bupati TTU punya kontraktor atau perusahaan favorit. Itu tidak benar,” tegasnya lagi.
Bupati Djuandi menjelaskan, dirinya perintahkan tender ulang, dan panitia Pokja (Kelompok Kerja, red) mengikuti arahannya untuk tender ulang. “Tapi tidak mungkin kita (Bupati) mau intervensi (tidak mengatur dan tidak menentukan siapa pemenang tender, red). Bupati kalau intervensi lagi itu berarti Bupati cari lubang untuk dia punya diri,” ungkapnya.
Terkait pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Mamsena yang mangkrak, Bupati Djuandi dengan nada geram mengungkapkan, bahwa para kontraktor peserta tender berlagak sok punya modal atau punya duit dan banyak gaya saat proses tender dengan tujuan mendapatkan proyek, tetapi dalam pengerjaan proyek tersebut muncul masalah seperti saat ini, barulah ketahuan jelas ternyata mereka tidak berduit.
“Ini pembelajaran bagi kita, termasuk Pokja. Saat proses tender, lihat pemenang itu harus benar-benar orang yang mampu. Jangan kasi menang sembarang orang, nanti masalah begini kita yang dituding macam-macam (diduga terlibat praktek korupsi, red), padahal tidak begitu,” ujarnya.
Walau demikian, Bupati Djuandi mengakui adanya kelemahan di bagian panitia Pokja saat lelang. “Artinya, panitia lelang, kalau Pokja mengatakan bahwa harus ditender ulang karena tidak memenuhi syarat, maka kita tender ulang! Tapi sesudah itu, kita tidak tahu siapa (orang yang bersumbunyi dibalik bendera atau perusahaan yang digunakan saat tender, red). Sesudah berjalan dan muncul masalah, baru kita tahu, oh ternyata yang menang tender itu, ternyata orangnya yang ini,” bebernya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
